You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kini Bayar E-SPPT PBB-P2 Bisa Melalui Aplikasi JAKI
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Kini E-SPPT PBB-P2 Bisa Diunduh Melalui Aplikasi JAKI

Wajib pajak (WP) PBB-P2 di DKI Jakarta kini bisa mendaftarkan diri di aplikasi JAKI untuk mendapatkan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (e-SPPT).

Sangat mudah sekali, karena itu segera manfaatkan aplikasi JAKI ini

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan sistem ini merupakan terobosan terbaru dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Selain membayar SPPT melalui website resmi pajakonline.jakarta.go.id., dengan adanya pembayaran online ini dapat mengurangi sampah kertas di Ibukota.

Mulai 2021 Pemprov DKI Gunakan E-SPPT PBB-P2, Ini Cara Mendapatkannya

"Mulai 2021, SPPT PBB-P2 di DKI sudah elektronik. Selain untuk mengurangi sampah kertas juga mengurangi tatap muka antara petugas dengan pengunjung di tengah pandemi Covid-19 ini. E-SPPT PBB-P2 sendiri bisa diunduh di webite resmi kami dan aplikasi JAKI," kata Tsani sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/1).

Tsani melanjutkan, adapun langkah-langkah menggunakan aplikasi JAKI seperti masuk terlebih dahulu ke aplikasi JAKI, pilih menu Jakpenda-PBB-P2. Lalu, daftar terlebih dahulu E-SPPT PBB-P2, masukkan data objek pajak, masukkan data pengunduh, dan klik kotak centang untuk menyetujui persyaratan serta ketentuan yang berlaku. 

"Apabila verifikasi berhasil, tinggal klik unduh E-SPPT dan link download juga akan terkirim ke email yang telah di daftarkan. Sangat mudah sekali, karena itu segera manfaatkan aplikasi JAKI ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11667 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1354 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1291 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1000 personBudhi Firmansyah Surapati